Temukan koleksi favoritmu

tersedia 226.232 koleksi, tersebar di seluruh perpustakaan di lingkungan kemdikbud

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2014

RECORD DETAIL
Back To Previous  XML Detail

Title
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2014
Collection Location
Perpustakaan BPNB Kalimantan Barat
Edition
Call Number
PER - 344 (340-349) TIM P
ISBN/ISSN
-
Author(s)
Tim Penyusun
Subject(s)
Classification
PER - 344 (340-349)
Series Title
GMD
Text
Language
Indonesia
Publisher
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Publishing Year
2014
Publishing Place
DKI Jakarta
Collation
11hlm; 14,7cm x 20,5cm
Abstract/Notes
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pemberian Beasiswa Kepada Peserta Didik Jenjang Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Tinggi Peraih Medali Pada Olimpiade Sains Internasional. Dalam peraturan ini terdapat 12 pasal diantaranya meliputi Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: (1) Beasiswa olimpiade sains internasional yang selanjutnya disebut beasiswa adalah dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang meraih medali dalam olimpiade sains internasional; (2) Olimpiade sains internasional, yang selanjutnya disebut olimpiade, adalah kompetisi sains tingkat internasional yang diikuti oleh peserta didik pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi di seuruh dunia yang anggotanya paling sedikit 10% (sepeuluh persen) dari jumlah negara anggota UNESCO dan proses seleksi peserta diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia; (3) Peraih medali adalah peserta didik jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang meraih medali emas, perak, dan/atau perunggu pada olimpiade; (4) Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu; (5) Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia; (6) Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan; (7) Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan tinggi.
Specific Detail Info