Temukan koleksi favoritmu

tersedia 226.882 koleksi, tersebar di seluruh perpustakaan di lingkungan kemdikbud

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2016

RECORD DETAIL
Back To Previous  XML Detail

Title
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2016
Collection Location
Perpustakaan BPNB Kalimantan Barat
Edition
Call Number
PER - 344 (340-349) TIM P
ISBN/ISSN
-
Author(s)
Tim Penyusun
Subject(s)
Classification
PER - 344 (340-349)
Series Title
GMD
Text
Language
Indonesia
Publisher
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Publishing Year
2016
Publishing Place
DKI Jakarta
Collation
22hlm; 14,7cm x 21cm
Abstract/Notes
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 9 Tahun 2016 menjelaskan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. Dalam peraturan ini, didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) Pasal dan II (dua) Lampiran. Adapun Sembilan belas pasal tersebut diantaranya: Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif satu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban; (2) Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik; (3) Sistem akuntabilitas kinerja adalah rangkaian sistematik dari berbagai komponen, alat dan prosedur yang dirancang untuk mencapai tujuan manajemen kinerja yaitu perencanaan, perjanjian kinerja dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan laporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja; dan seterusnya. Adapun kedua Lampiran yang dimaksud, meliputi Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. Didalamnya yaitu Format Perjanjian Kinerja yang meliputi Perjanjian Kinerja Tingkat Kementerian, Perjanjian Kinerja Tingkat Unit Kerja Eselon I, Perjanjian Kinerja Tingkat Unit Kerja Eselon II dan UPT. Dan Lampiran II Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. Didalamnya yaitu Format Pengukuran Kinerja.
Specific Detail Info