Temukan koleksi favoritmu

tersedia 225.682 koleksi, tersebar di seluruh perpustakaan di lingkungan kemdikbud

KAJIAN DAN ANALISA UNDANG-UNDANG PIAGAM DAN KISAH NEGERI JAMBI

RECORD DETAIL
Back To Previous  XML Detail

Title
KAJIAN DAN ANALISA UNDANG-UNDANG PIAGAM DAN KISAH NEGERI JAMBI
Collection Location
Perpustakaan BPNB Kalimantan Barat
Edition
Call Number
IHK - 344.09 (340-349) ISK K
ISBN/ISSN
-
Author(s)
Soeloso
Iskandar Zakaria
H. Ahmad Yunus
RATIH U WAHYUNI
TATIEK K
DJAAFAR
MEIZA TETY QADARSIH
Subject(s)
Classification
IHK - 344.09 (340-349)
Series Title
GMD
Text
Language
Indonesia
Publisher
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta
Publishing Year
1991
Publishing Place
Jambi
Collation
ix + 264hlm; 15,5cm x 21cm
Abstract/Notes
Naskah Undang-undang Piagam dan Kisah Negeri Jambi adalah suatu naskah yang ditulis oleh Oemar Ngebi Sutho Dilago Periai Rajo Saro. Naskah ini berisi tentang adat-istiadat jambi, undang-undang Negeri Jambi, berikut memuat segala peraturan yang sedang berlaku pada waktu itu. Di samping itu memuat pula sanksi hukum, baik menurut hukum adat maupun hukum Islam. Tata nilai keagamaan, di sini adalah agama Islam, sangat menonjol dalam hukum adat. Ini dinyatakan dengan seloko adat : adat bersendi syarak. Berarti setiap adat ataupun hukum adat berakar dari hukum Islam. Dari sini jelas bahwa pengaruh Islam sangat kuat bagi penganutnya di daerah Jambi. Pasal-pasal yang tercantum di dalamnya menunjukkan bahwa naskah kuno tersebut sejenis dengan karya normatif, karena pada umumnya cerita rakyat dan undang-undang yang tertera di dalamnya menjelaskan tentang norma-norma kehidupan masyarakat, baik masyarakat kalangan atas maupun kalangan bawah, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Di samping itu juga dibentangkan tugas-tugas pegawai kerajaan, dari tingkat Menteri sampai kepada hamba sahaya. Demikian juga halnya dengan hak dan kewajiban penduduk diatur sedemikian rupa, hingga tak ada yang dirugikan dan tidak ada pula yang di istimewakan. Semuanya terkena undang-undang. Ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan ynag tertera di dalam undang-undang tersebut cukup mendasar untuk ditaati oleh masyarakat pendukungnya, karena ia tidak memihak kepada siapa pun.
Specific Detail Info